Pilkada sebagai salah satu perwujudan demokrasi ternyata juga kerap berdampak buruk bagi kerukunan dimasyarakat,untuk itu warga nahdliyin agar cerdas dalam berpolitik dan tidak mudah terpancing oleh konflik kepentingan.
”Karena dalam politik praktis pasti akan terjadi conflict
of interest, ada konflik kepentingan yang dapat memecah belah
warga,” tutur Katib Aam PBNU KH Malik Madani saat dihubungi, Rabu (20/2)
petang.
Menurut Kiai Malik, pemilihan kepala daerah (pilkada)
yang dilakukan secara langsung hampir selalu meninggalkan akibat negatif bagi
masyarakat. Selain maraknya politik uang, calon pemilih sering dikorbankan
dalam pertarungan politik kekuasaan.
Kiai Malik juga tak membenarkan jika ada pengurus NU yang terlibat politik
praktis dengan mengatasnamakan jam’iyah. Di samping rawan perpecahan, praktik
ini dianggap menyimpang dari garis perjuangan.
”Sebab, peran politik NU adalah di hight politic, yakni pada
tataran ide, gagasan, bukan politik praktis. Termasuk berkait dengan politik
kebangsaan dan kerakyatan,” imbuhnya.
Kiai Malik mengaku sangat prihatin dengan pengaruh tak sehat
dari sistem pemilihan langsung. Ongkos politik yang terlalu mahal serta
persaingan jumlah masa dipandang sebagai faktor penting mengapa pilkada
cenderung menghasilkan konflik, politik uang, dan pejabat terpilih yang
koruptif.
”Makanya pada Musyawarah Alim Ulama di Cirebon 2012 lalu, NU menilai pilkada
lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya, dan karena itu perlu dikembalikan
pada sistem perwakilan,” paparnya.
Terimakasih atas kunjungan anda di website MWC NU KESUGIHAN
0 komentar:
Posting Komentar