Nasional PBNU: Politik Transaksional Lahirkan "Pencuri

Jember, NU Online
Maraknya politik transaksional karena ketidakdewasaan politisi dalam bersikap telah melahirkan konflik. Akibatnya kerukunan dalam keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia tecerderai. Hal ini telah memperlemah posisi Pancasila.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Umum PBNU, H. As’ad Said Ali saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Kerukunan Bernegara di Gedung Mas Soerachman, Universitas Jember, Jawa Timur, Senin (25/11).

Menurutnya, demi mengejar kekuasaan, para elite politik rela melakukan apa saja, termasuk demokrasi transaksional. “Seharusnya sistem demokrasi di Indonesia melahirkan tokoh politik yang memiliki sifat kenegarawanan, bukan malah menjamurnya 'pencuri' yang menjadi politisi,” ujarnya.

As’ad menambahkan, sejumlah konflik di tanah air banyak disebabkan karena ketidakdewasaan elit politik dalam “bermain”. Yang memilukan, katanya, konflik tersebut mulai dikembangkan dengan menggunakan isu agama.

“Saya tahu yang bermain itu adalah para elite. Sekarang yang menjadi korban rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa,” sambungnya.

As’ad berharap agar bangsa Indonesia kembali kepada Pancasila sebagai pegangan hidup. Pancasila memang dirancang untuk falsafah hidup bangsa Indonesia yang beranegka ragam budaya dan sukunya. “Kalau berbicara kerukunan bernegara ya Pancasila rujukannya,” ucapnya.

Sarasehan itu sendiri dihadiri para mahasiswa, aktivis, tokoh masyarakat  dan sejumlah kiai. Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris PCNU Jember, KH. Misbahussalam.

Read More

Membaca Surat Yasin dengan Maksud Tertentu

 Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril sebagai perantar. Al-Qur’an merupakan kitab suci yang akan terjaga dan terawat sampai hari kiamat.

Begitu pula bagi yang membacanya senantiasa akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, tercatat pahala setiap hurufnya berupa satu kebaikan dan satu kebaikan itu akan dilipatgandakan dengan sepuluh pahala. Sebagaimana hadits Rasulullah saw, dari Ibnu Mas’ud ra.,

من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها

Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al Quran, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipatgandakan dengan sepuluh (pahala).

Oleh karena itulah al-Qur’an bagi orang muslim selalu dibacakan dalam berbagai kondisi, baik ketika senang maupun sedih. Mulai dari walimatul arusy (pernikahan), walimatul hitan, walimatus safar, akhirus sanah, seminar, pelantikan, hingga prosesi pemakaman, selalu disertakan bacaan al-Qur’an di dalamnya. Hanya saja ayat al-Qur’an yang dibaca berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan konteksnya. Tentunya pembacaan ini memiliki tujuan dan maksud tertentu. Selain menjadi sumber pahala dan dianggap ibadah, membaca ayat al-Qur’an juga memiliki berberapa faedah. Seperti membaca surat Yasin yang memiliki fadhilah terkabulnya segala hajat dan tertolaknya marabahaya.

Apakah membaca surat Yasin dengan tujuan seperti itu tidak termasuk dalam kategori riya, yang menghilangkan nilai keikhlasan? Karena membacanya dengan harapan terpenuhinya kebutuhan, atau terhindarnya balak-marabahaya, bukan karena Allah semata.

Dalam Kitab Qurratul ‘Ain Fatawa Isma’il Zain diterangkan bahwa hal tersebut boleh dilakukan dan tidak dianggap riya, selama tidak melanggar aturan-aturan syara’ dan bukan pekerjaan ma’syiat.

يجوز أن تقرأ سورة يس بنية قضاء حاجة من جلب نفع أو دفع ضر سواء كان المقصود دينيا أو دنيويا مالم يكن معصية ولا يكون ذلك رياء

Boleh membaca surat Yasin dengan maksud dan tujuan tertentu, entah itu duniawi maupun ukhrowi selama tidak dalam hal maksiat, dan pembacaan itu tidak termasuk sebagai perbuatan riya’

Karena definisi riya’ sebenarnya adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah Ta’ala tetapi karena makhluk ciptaan Allah swt, sedangkan bacaan Yasin mengharapkan pahala dari Allah swt. yang berupa berbagai fadhilah tersebut.

Read More

pilkada sering timbulkan perpecahan masyarakat

Pilkada sebagai salah satu perwujudan demokrasi ternyata juga kerap berdampak buruk bagi kerukunan dimasyarakat,untuk itu warga nahdliyin agar cerdas dalam berpolitik dan tidak mudah terpancing oleh konflik kepentingan.

”Karena dalam politik praktis pasti akan terjadi conflict of interest, ada konflik kepentingan yang dapat memecah belah warga,” tutur Katib Aam PBNU KH Malik Madani saat dihubungi, Rabu (20/2) petang.

Menurut Kiai Malik, pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara langsung hampir selalu meninggalkan akibat negatif bagi masyarakat. Selain maraknya politik uang, calon pemilih sering dikorbankan dalam pertarungan politik kekuasaan.

Kiai Malik juga tak membenarkan jika ada pengurus NU yang terlibat politik praktis dengan mengatasnamakan jam’iyah. Di samping rawan perpecahan, praktik ini dianggap menyimpang dari garis perjuangan.

”Sebab, peran politik NU adalah di hight politic, yakni pada tataran ide, gagasan, bukan politik praktis. Termasuk berkait dengan politik kebangsaan dan kerakyatan,” imbuhnya.

Kiai Malik mengaku sangat prihatin dengan pengaruh tak sehat dari sistem pemilihan langsung. Ongkos politik yang terlalu mahal serta persaingan jumlah masa dipandang sebagai faktor penting mengapa pilkada cenderung menghasilkan konflik, politik uang, dan pejabat terpilih yang koruptif.

”Makanya pada Musyawarah Alim Ulama di Cirebon 2012 lalu, NU menilai pilkada lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya, dan karena itu perlu dikembalikan pada sistem perwakilan,” paparnya.

Terimakasih atas kunjungan anda di website MWC NU KESUGIHAN

Read More

Pengusaha-Konsumen Nahdliyin diakomodir BHNU

Keberadaan BHNU(Badan Halal Nahdlatul Ulama)tidak dalam rangka menyaingi lembaga sertifikasi halal yang sebelumnya sudah beroperasi.BHNU berdiri atas permintaan umat khususnya para pengusaha dan konsumen dari kalangan nahdliyin.

Prof Maksum Makhfud selaku ketua BHNU menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya yang didirikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu tidak akan membingungkan umat islam dalam menentukan label halal yang benar.

“Sejak awal BHNU didirikan atas dasar mengakomodir keinginan umat islam khususnya para pengusaha dan konsumen dari kalangan nahdliyin,jika pada prakteknya mereka yang diluar NU juga mempercayakan labelisasi halal ke kami,kami siap”tegas prof maksum di Jakarta (19/02/2013).

Lebih jauh prof maksum menyatakan bahwa adanya BHNU sebagai tambahan variasi bagi umat isalam untuk pengurusan label halal atas produk yang dibuat,dipasarkan dan dikonsumsi,artinya ada pilihan bagi umat islam tidak seperti sekarang yang cenderung terjadi momopoli”lanjutnya.

BHNU juga mendesak pemerintah,termasuk dalam hal ini DPR agar dalam pembahasan Rancangan Undang Undang jaminan Produk Halal(RUUJPH)membuka kesempatan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan label halal untuk produk yang beredar di masyarakat.

Trimakasih atas kunjungan anda di website kami MWCNU KESUGIHAN BLOGSPOT.COM

Read More