Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur Ahmad Rubaidi akan mempertahankan diseratasinya bertajuk “Pergeseran Kelas Menengah NU; Studi tentang Pergeseram Ideologi dari Moderat kepada Islamisme dan Postislamisme Pascareformasi di Jawa Timur”.
"Ini adalah ujian terbuka promosi doktor saya," katanya kepada NU Online, Kamis (14/2). Sidang dilangsungkan di ruangan auditorium IAIN Sunan Ampel, Jalan Ahmad Yani Surabaya.
Dalam kajiannya disebutkan, banyak hal menarik dari NU usai transisi dari era Orde Baru (Orba) menuju reformasi. Selain membawa dampak negatif juga positif secara bersamaan.
Salah satu fenomena menarik untuk dikaji lebih mendalam adalah terjadinya pergeseran lapisan kelas menengah NU dari yang awalnya memegang teguh prinsip-prinsip ideologi ke-Islam-an yang bercorak moderat bergeser ke arah corak pemahaman Islam yang bergaris keras, atau identik dengan Islamisme," katanya.
"Fenomena ini terjadi saat gelombang reformasi dengan mengatas namakan demokrasi memberi peluang kepada kekuatan-kekuatan politik, termasuk gerakan Islamisme di Indonesia untuk berkontestasi berebut ruang-ruang publik maupun politik kekuasaan," lanjutnya.
Dari hasil penelusuran di lapangan, pergeseran kelas menengah NU terfragmentasi kepada beberapa Ormas, Parpol Islamisme, LSM, bahkan individual. Di antara pilihan institusi dimaksud adalah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Tarbiyah atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Majelis Ulama Indonesia (MUI), LP2SI, LPAI, dan beberapa individu.
"Data ini sepenuhnya didasarkan pada area penelitian yang terfokus di Jawa Timur sebagai lokus penelitian yang diharapkan mampu menggambarkan realitas kelas menengah NU secara umum," katanya.
Rubaidi menandaskan, gerakan islamisme antara lain ditandai dengan maraknya perda bernuansa syariat Islam dan besarnya intensitas diskriminasi dan intoleransi berbasis keagamaan. Fenomena tersebut ditandai dengan dua kemungkinan.
"Pertama, pergeseran kelas menengah NU dari ideologi moderat kepada berbagai ormas islamis," sergahnya Dan yang kedua, "Kontribusi kelas menengah NU, baik langsung maupun tidak langsung terhadap lahirnya dua fakta di atas,"terangnya.
Dalam catatannya, sejak 2001 hingga 2011, Perda syariat Islam di Jawa Timur sebanyak 12 buah. Selain Perda, masih terdapat Surat Keputusan (SK) Bupati, Surat Edaran (SE) Bupati, dan pada 2011 ditambah Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur. "Semua subtansinya tentu saja tidak keluar dari formalisasi syariah Islam," katanya.
Namun demikian, proses-proses pergeseran ini tidak selamanya berkonotasi negatif. Khusus pada corak kelompok islamisme ”tengah” atau disebut post-Islamisme cukup menjanjikan terhadap perubahan konstalasi politik Islam di masa depan. "Semua memang masih membutuhkan waktu sebagai pembuktian," pungkasnya.
Redaktur : A. Khoirul Anam
Kontributor: Syaifullah
0 komentar:
Posting Komentar